Kategori: MAKASSAR

Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB )

BPHTB adalah objek pajak yang dikenakan lantaran ada perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Pemindahan hak tersebut muncul akibat proses jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, […]

BIMTEK JURUSITA PAJAK DAERAH

Jurusita Pajak Daerah Adalah Pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Sekaligus dan Seketika, pemberitahuan Surat Paksa, serta dapat melaksanakan tindakan Penyitaan dan tindakan penyanderaan (gijzeling) berdasarkan Pasal 1 angka No. 6 UU PPSP Pasal 1 ayat (1) KMK No. 562 / KMK. 04 / 2000. Tugas Jurusita Pajak Daerah adalah untuk menangani penagihan pajak […]

BIMTEK PENYULUHAN PAJAK DAERAH

Pajak daerah merupakan salah satu bentuk kontribusi wajib untuk daerah bagi perseorangan pribadi dan badan instansi. Pajak ini bersifat memaksa dan wajib pajak harus membayarkan pajak tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung. Secara legalitas, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ketetapan pemerintah. Pajak daerah ini nantinya akan digunakan untuk keperluan daerah terkait demi kemakmuran rakyat. […]

Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah serta Pedoman Pengelolaan Perpajakan Bagi Bendahara Pemerintah

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD adalah bendahara pemerintah, pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama sebagai pemotong dan pemungut pajak. Untuk mengoptimalkan fungsi Bendahara Pemerintah dalam melakukan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, […]

Sosialisasi Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Penyusunan APBD 2019

Sosialisasi Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Penyusunan APBD 2019 Sosialisasi Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Penyusunan APBD 2019. Mendagri telah menerbitkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2018. tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Serta telah diterbitkan juga Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Peyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. Permendagri Ini menjadi […]

Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan utama PPHP sebenarnya adalah menjadi kepanjangan tangan dari pengguna (user) untuk memastikan bahwa hasil dari pengadaan barang/jasa sudah sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Efek / Dampak yang sesuai dengan kebutuhan tersebut berupa kesesuaian barang/jasa dalam hal jumlah atau kuantitasnya, kualitas atau mutunya serta fungsi dan […]

Bimtek Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah

Bimtek Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah Menindaklanjuti ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secaratertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dngn memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan […]

Bimtek Teknik Penyusunan SOP ULP K/L/D/I

Bimtek Teknik Penyusunan SOP ULP K/L/D/I Sebagaimana diketahui, Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) LKPP telah merilis lima Standar Operasi Pelayanan untuk pembinaan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Hal itu juga ditegaskan dalam surat resmi yang dirilis kedeputian dengan Nomor 3485/D.3/06/2014. Penerbitan SOP tersebut dimaksudkan untuk dijadikan referensi bagi Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi dalam melaksanakan […]

Strategi Peningkatan serta Penguatan Kinerja serta Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dalam Menciptakan Ketenteraman, Ketertiban Umum

Strategi Peningkatan serta Penguatan Kinerja serta Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dalam Menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil  dalam menjalankan organisasi pemerintahan, maka, Lembaga Kajian Nasional, akan menyelenggarakan Pelatihan dengan tema: “ Strategi Peningkatan serta Penguatan Kinerja serta Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dalam Menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum”. Adapun […]

Sistem dan Strategi Penyusunan Anggaran Badan Layanan Umum

Sistem dan Strategi Penyusunan Anggaran Badan Layanan Umum Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif dalam penyusunan Anggaran Keuangan dan APBN di tahun 2017 Lembaga Kajian Nasional  akan melaksanakan Bimtek tentang “Sistem dan Strategi Penyusunan Anggaran Badan Layanan Umum” yang akan diselenggarakan pada: Materi yang akan disampaikan : Pengertian Entitas Sektor Publik Badan […]