Bimtek Tugas dan Fungsi Ekonomi, Sosial dan Budaya

Bimtek Tugas dan Fungsi Ekonomi, Sosial dan Budaya Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah unsure pelaksana teknis dibidang ekonomi, social dan budaya, dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Kepala Bidang Ekonomi, social dan budaya yang berkedudukan  dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan dan secara teknis koordinatif melalui sekretaris. Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai…

Read More »

Bimtek tentang Pointers Perubahan IV Perpres No.54 Tahun 2010 (Perpres No. 4 Tahun 2015) dan Inpres No. 1 Tahun 2015

Bimtek tentang Pointers Perubahan IV Perpres No. 54/2010 (Perpres No. 4/2015) dan Inpres No. 1 Tahun 2015 Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) dan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 2015, keduanya ditandatangani oleh Presiden tanggal 16 Januari…

Read More »

Bimtek Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

Bimtek Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas di bidang penataan ruang, dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya Tujuan dari pembentukan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa adalah dalam rangka membina tenaga profesional yang melaksanakan fungsi pengadaan barang…

Read More »

Bimtek Tentang Hukum Kontrak Dan Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Bimtek Tentang Hukum Kontrak Dan Teknik Penyusunan Kontrak Banyak para stake holders yang melakukan penandatangan kontrak tidak menyadari / tidak peka bahwa konsekwensi tanda tangan kontrak adalah hukum, kita dapat digugat ke pengadilan, demikian juga kesalahan dalam pembuatan kontrak yang dibuat tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mengakibatkan  kontrak   menjadi mubazir, batal, atau bahkan dibatalkan (void…

Read More »

Bimtek Metode Penyusunan HPS/OE

Bimtek Metode Penyusunan HPS/OE HPS merupakan alat untuk melihat kewajaran harga, membandingkan dengan penawaran-penawaran harga dari pihak penyedia barang/jasa, dengan demikian Bimtek metode penyusunan HPS merupakan salah satu kunci keberhasilan kegiatan pengadaan barang / jasa. Untuk memantapkan pemahaman mengenai Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah makakami akan melaksanakan Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan Spesifikasi Teknis, HPS/OE dan Kontrak Pengadaan yang…

Read More »

Bimtek Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013

Bimtek Perjalanan Dinas Berdasarkan permendagri No. 16 Tahun 2013 Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam melakukan pemeriksaan dan memberi opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu temuan yang sering dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK adalah Pelaksanaan dan…

Read More »

Bimtek Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013

Bimtek Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013 Berdasarkan permendagri No. 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam melakukan pemeriksaan dan memberi opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu temuan yang…

Read More »

Bimtek Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Bimtek Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan permendagri No. 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam melakukan pemeriksaan dan memberi opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu temuan yang sering dicantumkan dalam Laporan…

Read More »

Bimtek Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) PP No. 27 Tahun 2014

Bimtek Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah Presiden Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (BMN/D) untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dan praktik yang ada di pengelolaan BMN/D. PP Nomor 27 tahun 2014 ini yang diatur antara lain mendorong investasi dalam percepatan penyediaan…

Read More »

Bimtek Aturan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) PP No. 27 Tahun 2014

Bimtek Aturan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) PP No. 27 Tahun 2014 Presiden Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (BMN/D) untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dan praktik yang ada di pengelolaan BMN/D. PP Nomor 27 tahun 2014 ini yang diatur antara lain…

Read More »