Bimtek Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) SEPTEMBER

Bimtek Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada tahun 2005 dikeluarkan PP No. 23/2005 dan Permendagri No 61/2007 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan pada BLU dimana semua Rumah Sakit pemerintah harus berubah statusnya menjadi BLU/BLUD. Aturan ini menjadi landasan hukum bagi RS pemerintah untuk lebih otonom dibidang keuangan. Dengan demikian, prinsip efisiensi harus menjadi bagian dari…

Read More »

Bimtek Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah sebagai wujud untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK / DESEMBER

Bimtek Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah sebagai wujud untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Setiap awal tahunnya akan mulai melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam bentuk pengumpulan data-data yang diperlukan. Pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan audit tersebut karena beberapa tahun terakhir ini, Kementerian Keuangan menerapkan…

Read More »

Bimtek Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah sebagai wujud untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK / NOVEMBER

Bimtek Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah sebagai wujud untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Setiap awal tahunnya akan mulai melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam bentuk pengumpulan data-data yang diperlukan. Pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan audit tersebut karena beberapa tahun terakhir ini, Kementerian Keuangan menerapkan…

Read More »

Bimtek Laporan Keuangan Instansi Pemerintah sebagai wujud untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK / SEPTEMBER

Bimtek Laporan Keuangan Instansi Pemerintah sebagai wujud untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Setiap awal tahunnya akan mulai melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam bentuk pengumpulan data-data yang diperlukan. Pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan audit tersebut karena beberapa tahun terakhir ini, Kementerian Keuangan menerapkan sistem reward…

Read More »

Bimtek Sosialisasi Permendagri No.52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 / DESEMBER

Bimtek Sosialisasi Permendagri No.52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 Pedoman Penyusunan APBD TA 2016 di daerah harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah telah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah dengan mewujudkan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan…

Read More »

Bimtek Permendagri No.52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 / NOVEMBER

Bimtek Permendagri No.52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 Pedoman Penyusunan APBD TA 2016 di daerah harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah telah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah dengan mewujudkan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas…

Read More »

Bimtek Permendagri No.52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 / OKTOBER

Bimtek Permendagri No.52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 Pedoman Penyusunan APBD TA 2016 di daerah harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah telah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah dengan mewujudkan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan…

Read More »

Bimtek Sosialisasi Permendagri No.52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 / AGUSTUS

Bimtek Sosialisasi Permendagri No.52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 Pedoman Penyusunan APBD TA 2016 di daerah harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah telah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah dengan mewujudkan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan…

Read More »

Materi Diklat Keuangan

MATERI DIKLAT KEUANGAN NO JUDUL MATERI DIKLAT/BIMTEK KEUANGAN 1 Diklat/Bimtek SPKN ( Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara ). 2 Diklat/Bimtek Rekonsiliasi dan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD. 3 Diklat/Bimtek Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah. 4 Diklat/Bimtek Reviu Laporan Keuangan Sesuai Peraturan Terbaru. 5 Diklat/Bimtek Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri No.64 Tahun…

Read More »

Bimtek Keuangan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 Permendagri no 52

Bimtek Keuangan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 (Permendagri) No. 52 Tahun 2015 Pedoman Penyusunan APBD TA 2016 di daerah harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah telah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah dengan mewujudkan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan…

Read More »