Bimtek Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013

Bimtek Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013 Berdasarkan permendagri No. 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam melakukan pemeriksaan dan memberi opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu temuan yang…

Read More »

Bimtek mengenai Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil / DESEMBER

Bimtek mengenai Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil Seiring makin kokohnya desentralisasi dan otonomi daerah maka diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang memadai dan salah satu komponen peningkatan kapasitas di daerah adalah  Pengembangan SDM atau Diklat bagi pejabat struktural di daerah. Untuk itu suatu analisis jabatan atau analisis pekerjaan sangat diperlukan untuk menempatkan pegawai…

Read More »

Bimtek Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil / NOVEMBER

Bimtek Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil Seiring makin kokohnya desentralisasi dan otonomi daerah maka diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang memadai dan salah satu komponen peningkatan kapasitas di daerah adalah  Pengembangan SDM atau Diklat bagi pejabat struktural di daerah. Untuk itu suatu analisis jabatan atau analisis pekerjaan sangat diperlukan untuk menempatkan pegawai yang…

Read More »

Bimtek pedoman Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil / SEPTEMBER

Bimtek Pedoman Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil Seiring makin kokohnya desentralisasi dan otonomi daerah maka diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang memadai dan salah satu komponen peningkatan kapasitas di daerah adalah  Pengembangan SDM atau Diklat bagi pejabat struktural di daerah. Untuk itu suatu analisis jabatan atau analisis pekerjaan sangat diperlukan untuk menempatkan pegawai yang…

Read More »

Bimtek Aparatur Sipil Negara (ASN) DESEMBER

Bimtek Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebagaimana diketahui dalam upaya mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan dapat sebagai unsur perekat persatuan bangsa, telah ditetapkan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang memberikan landasan kuat dan objektif dalam membina Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan merit system. Untuk itu sangat…

Read More »

Bimtek Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) NOVEMBER

Bimtek Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebagaimana diketahui dalam upaya mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan dapat sebagai unsur perekat persatuan bangsa, telah ditetapkan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang memberikan landasan kuat dan objektif dalam membina Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan merit system. Untuk itu…

Read More »

Bimtek Pedoman Aparatur Sipil Negara (ASN) OKTOBER

Bimtek Pedoman Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebagaimana diketahui dalam upaya mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan dapat sebagai unsur perekat persatuan bangsa, telah ditetapkan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang memberikan landasan kuat dan objektif dalam membina Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan merit system. Untuk itu sangat…

Read More »

Bimtek Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) SEPTEMBER

Bimtek Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebagaimana diketahui dalam upaya mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan dapat sebagai unsur perekat persatuan bangsa, telah ditetapkan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang memberikan landasan kuat dan objektif dalam membina Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan merit system. Untuk itu…

Read More »

Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Laporan yang wajib dibuat oleh masing-masing daerah (kab/Kota) yang berkaitan dengan kinerja ada 3 yaitu LKPJ ( Laporan Keterangan Pertanggungjawaban. Laporan Kepala Daerah kepada DPRD berkiatan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program. Isi laporan ini hanya mengungkapkan apa yang sudah dikerjakan tidak menggambarkan apakah sasaran pemda berhasil atau tidak. Kemudian…

Read More »

Bimtek Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah

Bimtek Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah Salah satu bentuk evaluasi yang telah secara rutin dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Payung hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Menurut Mendagri, EKPPD adalah sebuah model evaluasi terhadap kinerja…

Read More »