Strategi Peningkatan serta Penguatan Kinerja serta Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dalam Menciptakan Ketenteraman, Ketertiban Umum

Strategi Peningkatan serta Penguatan Kinerja serta Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dalam Menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil  dalam menjalankan organisasi pemerintahan, maka, Lembaga Kajian Nasional, akan menyelenggarakan Pelatihan dengan tema: “ Strategi Peningkatan serta Penguatan Kinerja serta Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dalam Menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum”. Adapun…

Read More »

Sistem dan Strategi Penyusunan Anggaran Badan Layanan Umum

Sistem dan Strategi Penyusunan Anggaran Badan Layanan Umum Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif dalam penyusunan Anggaran Keuangan dan APBN di tahun 2017 Lembaga Kajian Nasional  akan melaksanakan Bimtek tentang “Sistem dan Strategi Penyusunan Anggaran Badan Layanan Umum” yang akan diselenggarakan pada: Materi yang akan disampaikan : Pengertian Entitas Sektor Publik Badan…

Read More »

BIMTEK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

BIMTEK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK Keberadaan Naskah Akademik memang sangat diperlukan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan nantinya akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat. Dengan digunakannya Naskah Akademik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, diharapkan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak menghadapi masalah Akademik adalah “naskah yang dapat dipertanggung…

Read More »

Bimtek penyusunan Borang Akreditasi

Bimtek penyusunan Borang Akreditasi Bimtek penyusunan Borang Akreditasi, Untuk mendapatkan legalitas penyelenggaran kegiatan pendidikan, khususnya dalam pengelolaan sebuah perguruan tinggi diperlukan dokumen berupa pengakuan dalam bentuk akreditasi salah satunya adalah dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Untuk memperoleh areditasi dimaksud, salah satu kelengkapan yang diperlukan adalah instrumen Evaluasi Diri dan Borang Akreditasi Institusi…

Read More »

Bimtek Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah

Bimtek Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah Mutasi Pejabat pada dasarnya merupakan sebuah rutinitas yang wajar dalam sistem kepegawaian kita berdasarkan UU 43 Tahun 1999. Mutasi yang secara teknis dalam UU ini diartikan sebagai perpindahan, merupakan sebuah mekanisme kebijakan tentang bagaimana mengatur pemindahan pejabat dalam suatu jabatan. Persoalan yang muncul kemudian adalah bahwa kewenangan yang begitu besar…

Read More »

Bimtek Pedoman Umum SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sesuai Dengan Permenpan RB No. 12 Tahun 2015

Bimtek Pedoman Umum SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sesuai Dengan Permenpan RB No. 12 Tahun 2015 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja…

Read More »

BIMTEK HUKUM KONTRAK KONTRUKSI

BIMTEK HUKUM KONTRAK KONTRUKSI Industri konstruksi dianggap sebagai industri yang “terfragmentasi.” dalam penyelenggaraan proyek konstruksi, fungsi-fungsi perancangan, pemasangan, dan operasional dilaksanakan secara terpisah-pisah oleh berbagai pihak yang berbeda. Sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur yang disertai dengan kemajuan teknologi konstruksi, terdapat peningkatan potensi timbulnya perbedaan pemahaman, perselisihan pendapat, maupun pertentangan antar berbagai pihak…

Read More »

Bimtek Konstruksi Bagi Tenaga Kerja Pemeriksa dan aparatur Pengawasan

Bimtek Konstruksi Bagi Tenaga Kerja Pemeriksa dan aparatur Pengawasan Sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden RI (Perpres) NO. 54Tahun 2010 dan perubahannya (Perpres No.70 Tahun 2012) Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala (PERKA) LKPP Nomor 6 Tahun 2012 yang diubah dengan PERKA LKPP No. 14 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis (Juknis) bertujuan menghilangkan Bottlenecking dan Multi Tafsir dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran…

Read More »

Bimtek Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

Bimtek Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas di bidang penataan ruang, dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya Tujuan dari pembentukan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa adalah dalam rangka membina tenaga profesional yang melaksanakan fungsi pengadaan barang…

Read More »

Bimtek Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013

Bimtek Perjalanan Dinas Berdasarkan permendagri No. 16 Tahun 2013 Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam melakukan pemeriksaan dan memberi opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu temuan yang sering dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK adalah Pelaksanaan dan…

Read More »