Bimtek Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah Menindaklanjuti ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secaratertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan […]
Kategori: KEPEGAWAIAN
Bimtek Teknik Penyusunan SOP ULP K/L/D/I
Bimtek Teknik Penyusunan SOP ULP K/L/D/I Sebagaimana diketahui, Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) LKPP telah merilis lima Standar Operasi Pelayanan untuk pembinaan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Hal ini juga ditegaskan dalam surat resmi yang dirilis kedeputian dengan Nomor 3485/D.3/06/2014. Penerbitan SOP tersebut dimaksudkan untuk dijadikan referensi bagi Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi dalam melaksanakan […]
Bimtek Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan
Bimtek Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan Dalam rangka lebih meningkatkan keterampilan dan keahlian Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dokter, Bidan, Perawat dan Pranata Laboratorium dipandang perlu untuk mengupayakan peningkatan kinerja anggota/calon Tim Penilai Angka Kredit dan Pegawai dalam melakukan penilaian secara efektif. Sehubungan dengan hal tersebut kami dari LKN (Lembaga Kajian Nasional) akan mengundang Bapak/Ibu […]
Strategi Peningkatan serta Penguatan Kinerja serta Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dalam Menciptakan Ketenteraman, Ketertiban Umum
Strategi Peningkatan serta Penguatan Kinerja serta Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dalam Menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan organisasi pemerintahan, maka, Lembaga Kajian Nasional, akan menyelenggarakan Pelatihan dengan tema: “ Strategi Peningkatan serta Penguatan Kinerja serta Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dalam Menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum”. Adapun […]
Sistem dan Strategi Penyusunan Anggaran Badan Layanan Umum
Sistem dan Strategi Penyusunan Anggaran Badan Layanan Umum Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif dalam penyusunan Anggaran Keuangan dan APBN di tahun 2017 Lembaga Kajian Nasional akan melaksanakan Bimtek tentang “Sistem dan Strategi Penyusunan Anggaran Badan Layanan Umum” yang akan diselenggarakan pada: Materi yang akan disampaikan : Pengertian Entitas Sektor Publik Badan […]
BIMTEK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
BIMTEK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK Keberadaan Naskah Akademik memang sangat diperlukan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan nantinya akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat. Dengan digunakannya Naskah Akademik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, diharapkan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak menghadapi masalah Akademik adalah “naskah yang dapat dipertanggung […]
Bimtek penyusunan Borang Akreditasi
Bimtek penyusunan Borang Akreditasi Bimtek penyusunan Borang Akreditasi, Untuk mendapatkan legalitas penyelenggaran kegiatan pendidikan, khususnya dalam pengelolaan sebuah perguruan tinggi diperlukan dokumen berupa pengakuan dalam bentuk akreditasi salah satunya adalah dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Untuk memperoleh areditasi dimaksud, salah satu kelengkapan yang diperlukan adalah instrumen Evaluasi Diri dan Borang Akreditasi Institusi […]
Bimtek Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah
Bimtek Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah Mutasi Pejabat pada dasarnya merupakan sebuah rutinitas yang wajar dalam sistem kepegawaian kita berdasarkan UU 43 Tahun 1999. Mutasi yang secara teknis dalam UU ini diartikan sebagai perpindahan, merupakan sebuah mekanisme kebijakan tentang bagaimana mengatur pemindahan pejabat dalam suatu jabatan. Persoalan yang muncul kemudian adalah bahwa kewenangan yang begitu besar […]
Bimtek Pedoman Umum SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sesuai Dengan Permenpan RB No. 12 Tahun 2015
Bimtek Pedoman Umum SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sesuai Dengan Permenpan RB No. 12 Tahun 2015 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja […]
BIMTEK HUKUM KONTRAK KONTRUKSI
BIMTEK HUKUM KONTRAK KONTRUKSI Industri konstruksi dianggap sebagai industri yang “terfragmentasi.” dalam penyelenggaraan proyek konstruksi, fungsi-fungsi perancangan, pemasangan, dan operasional dilaksanakan secara terpisah-pisah oleh berbagai pihak yang berbeda. Sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur yang disertai dengan kemajuan teknologi konstruksi, terdapat peningkatan potensi timbulnya perbedaan pemahaman, perselisihan pendapat, maupun pertentangan antar berbagai pihak […]